Home Kliping Kokok Dirgantoro, CEO yang Meloncat ke Politik

Kokok Dirgantoro, CEO yang Meloncat ke Politik

by admin
0 comment 115 views

Nama Kokok Herdhianto Dirgantoro pernah mencuat beberapa waktu lalu. Gara-garanya, sebagai bos perusahaan komunikasi, ia membuat kebijakan cuti 6 bulan untuk karyawan wanita yang hamil. Langkah ini menuai banyak pujian, ternasuk di media sosial.

Ia kembali membuat ramai media sosial saat mendaftar sebagai calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tagar #KokokGabungPSI berseliweran akhir pekan lalu sebelum dan sesudah Kokok mengikuti uji kelayakan caleg.

Kepada para juri dan PSI, Kokok menawarkan sejumlah langkah konkret untuk mencegah korupsi dan intoleransi.

Pertama, penyelesaian RUU Pembatasan Transaksi Tunai. “Tujuan RUU ini kurang lebih adalah mempersempit ruang gerak pencucian uang terutama yang menggunakan tunai. Salah satu poin strategis dalam RUU adalah, pembatasan penarikan uang tunai per hari hanya Rp 100 juta,” kata Kokok.

Jika RUU ini disahkan, untuk menyuap Rp 1 miliar, dibutuhkan 10 hari penarikan tunai di bank. Akan sangat merepotkan. Jika suap dikirimkan melalui transaksi elektronik, gampang terdeteksi PPATK.

Kedua, penerapan single identification number (SIN). “Setiap warga negara memiliki satu nomor identifikasi data pribadi. SIM, KTP, Paspor, kartu BPJS, kartu jaminan pensiun, semuanya nomornya sama dan datanya terintegrasi. Dengan demikian, ruang gerak memiliki identitas palsu kian terbatas,” kata mantan wartawan Jawa Pos tersebut.

Identitas palsu dapat digunakan untuk berbagai kejahatan. Salah satunya adalah melewati sistem Know Your Customer (KYC) perbankan. Seseorang bisa memiliki beberapa rekening dengan nama berbeda dengan alamat-alamat palsu. Rekening tersebut dapat digunakan sebagai rekening penampungan transaksi-transaksi kotor.

Ketiga, mendorong transparansi APBN/APBD. “Ini sudah lumayan bagus berjalan. Cuma, satu kurangnya: arsip. Tidak pernah ada upaya untuk membuka lebih banyak akses pengetahuan terkait APBN terhadap publik selain angka-angka umum saja,” kata Lulusan FEB Universitas Brawijaya, Malang, ini

Susah sekali, lanjut Kokok, untuk mengetahui mengapa sebuah mata anggaran menjadi prioritas padahal menurut publik tidak penting. “Misalnya peningkatan dana parpol yang meningkat sedemikian tajam, urgensinya untuk apa? Rasanya publik berhak tahu.” tulis Kokok dalam esai yang menyertai pendaftarannya sebagai caleg PSI.

Terkait penindakan, Kokok akan mendorong, pertama, perundangan terkait pembuktikan terbalik atas harta yang diduga diperoleh dari korupsi. “Aturan ini penting untuk mempermudah aparat hukum melakukan pelacakan dan menambah bukti dalam melawan korupsi,” kata pria kelahiran 17 Agustus 1976 ini

Kedua, pemiskinan koruptor. Harus ada upaya pemiskinan koruptor dan keluarga atau siapa saja yang terlibat korupsi. Uangnya disita negara untuk berbagai keperluan terutama kesejahteraan masyarakat.

Lantas bagaimana tawaran Kokok dalam melawan intoleransi? Narasi tentang hidup rukun berdampingan harus terus digemakan. Termasuk mengangkat warisan-warisan hidup berdampingan yang ada sejak ratusan tahun lalu di Indonesia.

Contoh nyata adalah bagaimana Banser NU menjaga non-muslim yang menjalankan ibadah agar tidak diganggu. Hal yang sama terjadi di Bali, ketika Pecalang melindungi dan menjaga warga non-Hindu yang menjalankan ibadah.

“Di Kampung Kecicang, Karang Asem, Bali, ada 2.000 keluarga muslim yang hidup berdampingan dengan Hindu selama ratusan tahun,” ujar CEO perusahaan komunikasi ini.

Kampanye kreatif melawan intoleransi bisa dimulai dengan bottom up, mengumpulkan cerita-cerita kiriman dari daerah untuk dijadikan materi kampanye melawan virus intoleransi, bahkan bisa menjadi destinasi wisata dunia.

Jika sukses masuk Senayan, Kokok bersedia ditempatkan di komisi apa pun. “Di mana saja, bidang pertanian, oke. Urus ibu dan anak, saya lebih senang. Jika urus BUMN, i’ll do it,” kata dia.

Kokok memang punya perhatian khusus pada isu ibu dan anak. Itu juga sebab Kokok menerapkan cuti hamil 6 bulan untuk karyawan perempuannya.

Ide cuti hamil 6 bulan ini berawal dari pengalaman pribadi. “Kala itu saya masih jadi karyawan dan istri saya juga bekerja. Ketika hamil anak pertama, istri saya mengalami blackout berkali-kali,” kata Kokok.

Berat badan sang istri turun 15 kg. Istri Kokok tidak dapat melihat cahaya lampu karena langsung pusing. Makan apapun muntah. Dalam kondisi tak berdaya, telepon istri berdering dari kantornya, meminta masuk kantor karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Kokok pun bercita-cita: jika jadi bos kelak, akan memberi cuti lebih panjang buat karyawan wanitanya yang hamil.

Belakangan, Kokok tak puas hanya membuka lapangan kerja. “Saya merasa tidak ada yang memikirkan ibu dan anak,” ujar dia.

Pekerjaan juga membuatnya bersinggungan dengan bidang pertanian. “Pertanian ini mau dibantu atau cuma dijadikan bahan politik untuk dapat anggaran,” kata Kokok.

Politik memikat Kokok untuk pindah kuadran dalam hidupnya, untuk berbuat lebih banyak demi Tanah Air.

Baca Artikel Lainnya

Leave a Comment