Home Kliping Berbincang Dengan Caleg yang Memperjuangkan Hak Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga, Kokok Dirgantoro

Berbincang Dengan Caleg yang Memperjuangkan Hak Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga, Kokok Dirgantoro

by admin
0 comment 115 views

Mendengar visi caleg untuk daerah pemilihan Banten tentang stay-at-home dad, juga tentang apa yang dia lakukan jika kalah di Pemilu nanti.

Masih terdengar asing di kuping banyak warga, Kokok Dirgantoro adalah seorang calon legislatif provinsi Banten. Digandeng oleh Partai Solidaritas Indonesia, Dirgantoro menjalani visi dan misi progresif yang masih dilihat kontroversial bagi para tradisionalis dalam negeri. Tak hanya membela kesejahteraan pekerja rumah tangga, ia sangat vokal membela hak-hak wanita dalam dunia profesional sembari melawan sistem patriarki yang menjunjung ketidakadilannya. Maka dari itu, kali ini Whiteboard Journal berbincang dengan Kokok Dirgantoro untuk membahas kondisi negara ini. Mulai dari pemberdayaan wanita, nasib para pekerja rumah tangga sampai keterlibatan warga dalam membangung negara. 

Kami ingin perusahaan ini menjadi role model bagi perusahaan lain yang peduli dengan keluarga.

Anda pernah menjalani karir sebagai seorang jurnalis, juga CEO dari sebuah perusahaan komunikasi. Apa yang mendorong Anda untuk terjun dalam dunia politik? Dan bagaimana pengamatan Anda selama menjadi jurnalis memperkaya visi misi Anda sebagai calon legislatif?

Menjadi wartawan terutama harian, saya dipaksa untuk smart learning dan fast learning, saya harus cepat mengunyah informasi lalu dijadikan berita. Itu dulu yang saya alami dan itu menjadi bekal saya. Awalnya saya menggunakan itu untuk kehidupan profesional saya sampai akhirnya saya bikin perusahaan sendiri. Pada saat itu, tidak ada sama sekali keinginan untuk berpolitik, sampai kemudian perusahaan itu tumbuh dan saya bahagia, saya juga ingin karyawan saya bahagia. Saya bertiga bersama board of directors kita jadikan management. Kami ingin perusahaan ini menjadi role model bagi perusahaan lain yang peduli dengan keluarga.

Muncullah kebijakan cuti melahirkan 6 bulan. Itu kejadian karena ada salah satu karyawati yang sedang hamil. Tadinya saya mengira teman-teman board of directors akan memberi argumen, tapi ternyata tidak, semua setuju dan tidak ada proses dialektika sama sekali. Semua langsung setuju. Karena kami semua adalah seorang ayah, jadi kami tahu rasanya saat seorang istri sedang mengurus anak, apalagi sambil kerja, itu repot sekali. Lalu saya komunikasikan kepada semua karyawan bahwa kami menerapkan kebijakan cuti melahirkan 6 bulan. Pada awalnya mereka semua melongo tidak percaya.

Saya bilang kepada karyawan bahwa selama karyawati tersebut cuti hamil, posisinya akan digantikan sementara oleh karyawan magang. Tapi ternyata karyawan lain menolak, karyawan lain meminggul bebannya mereka bilang “Tidak usah pak, perusahaan sudah mengeluarkan 6 bulan gaji, biar kita saja yang absorb”. Jadi semua pekerjaannya diurus oleh teman-temannya yang lain. Setelah itu kami juga menerapkan kebijakan cuti ayah, cuti ayah lamanya sebulan. Untuk cuti melahirkan itu ada syaratnya, yaitu sang ibu harus memberi ASI eksklusif untuk anaknya, tidak boleh memberi susu formula kecuali memang ASI-nya tidak keluar dan harus dengan keterangan dokter.

Kembali ke cuti ayah, cuti ayah itu lamanya sebulan. Sang ayah juga harus berjanji bahwa dia akan mengurus istri dan anaknya, tidak boleh merepotkan orang tua, mertua dan tidak boleh menggunakan jasa babysitter. Seminggu sekali, dari kantor akan monitor hal tersebut. Terakhir, kami menerapkan kebijakan boleh membawa anak ke kantor untuk yang anaknya masih berumur 0-3 tahun. Jadi kalo mertua jauh, repot tidak ada babysitter maka diperbolehkan membawa anak ke kantor. Di kantor ada ruang khusus untuk anak, nanti mereka bisa tidur siang dan bermain, jadi orang tua mereka bisa mengawasi.

Kebijakan itu tersebar ke mana-mana, lalu banyak orang mendesak saya untuk menjadikan kebijakan tersebut menjadi kebijakan nasional. Namun, butuh orang politik, sedangkan saya tidak punya pengalaman politik. Saya mengajukan bagaimana bila orang lain saja maju, nanti akan saya dukung. Namun, beberapa teman di kantor menyarankan agar saya saja maju. Berangkat dari hal itu saya mencoba mencari partai yang manifestonya cocok dengan pandangan saya soal masa depan anak, masa depan perempuan. Saya menemukan itu di PSI pada poin 4 & 5 visi PSI (kesejahteraan sosial, budaya, agama, dan pembudidayaan sumber daya alam). Lalu, saya merasa bahwa PSI adalah partai yang cocok. Saya akhirnya datang menemui ketua umum beserta sekjen PSI, Grace Natalie. Dan ternyata, mereka memiliki tujuan yang sama seperti saya. Ternyata cocok, lalu saya maju sebagai caleg No.2 di Dapil Banten 3.

Sistem politik kita sudah identik dengan praktik penuh kolusi dari dulu hingga sekarang. Sebagai sosok yang baru terjun ke dunia politik, bagaimana sebenarnya praktik politik ini jika dilihat dari dalam?


Sekarang bermodalkan spanduk, poster dan banner itu sudah tidak efektif.
Sebenarnya, semakin baik. Mungkin banyak orang belum tahu bahwa sekarang bermodalkan spanduk, poster dan banner itu sudah tidak efektif. 33% sampai 40% pemilih adalah generasi millenial. Saya bertanya ke orang-orang kantor yang sekitar 80% sampai 90% adalah millenial, apakah mereka tahu dan ingat dengan caleg-caleg yang spanduknya dipasang di jalan, mereka tidak ada yang ingat karena yang mereka tatap setiap hari adalah gawai, mereka bisa stalking para caleg lewat sosial media. Apakah mereka fake, tidak sesuai dengan citra yang ditampilkan setiap hari atau hanya cuma membangun pencitraan saat sedang nyaleg saja. Itu semua ketahuan, arah ke depan itu semua ke sana.
Makin menggusur money politic, karena akan semakin tidak efisien.
Mereka yang lahir pada era perang dingin akan habis di partai politik dan akan berganti era menjadi era-nya millenial. Kedua, teknologi semakin maju, money politic akan semakin tidak efisien. Dulu mereka bisa melakukan money politic, bagi-bagi uang, tapi sekarang masyarakat sudah pintar, uangnya tetap diterima tapi mereka memilih yang lain. Di era digital seperti sekarang, akan semakin susah untuk melakukan kecurangan karena setelah vote direkap pada sore hari, hasil rekap langsung difoto oleh warga dan diunggah ke website kawal Pemilu. Dalam periode ke depan, hal tersebut akan semakin tajam dan makin menggusur money politic, karena akan semakin tidak efisien. Sebagai contoh, yang kemarin tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dia mempersiapkan 400,000 amplop setiap amplopnya berisi Rp 20,000. Katakan dia mempersiapkan Rp 8 Miliar kalau tidak salah. Setelah tertangkap, pada 2014 dia nyaleg di tempat yang sama dan mendapatkan suara sebanyak 60,000 suara. Bayangkan bila dia ingin mempertahankan 60,000 sampai 70,000 suara, ia harus menyiapkan 400,000 amplop. Rasionya mulai buruk, saya yakin ke depan akan semakin buruk. Mau tidak mau, seorang caleg harus langsung bertemu dengan warga. Pada akhirnya akan seperti itu.

Saya sudah mengobrol dengan warga sebanyak 150 orang, yang aktif bertanya mungkin hanya sekitar 20%, sisanya hanya diam karena tidak percaya ada seorang caleg DPR-RI yang mau datang ke rumahnya. Bingung mereka katanya. Saya tidak pernah terkena rundungan di media sosial bisa ditanya kepada warga, mereka kaget ada caleg yang datang ke rumah mereka. Apalagi datangnya tidak pakai jas, tidak pakai pengawal. Karena memang beginilah saya setiap hari, bahkan saya ke kantor pun memakai celana pendek. Bahkan saya jarang memakai baju atau jaket dari PSI. Malah warga yang saya beri kaos PSI karena mereka mau foto menggunakan kaos PSI.

Bukan cuma perempuan yang harus memikirkan nasib perempuan, laki-laki juga wajib memikirkan hal tersebut. Maka dari itu caranya adalah lewat ekstra parlementer

Jadi kita bisa terjun di dalam sistem ini tanpa politik uang, baik saat masuk menjadi calon, atau saat berkampanye seperti sekarang ini? Jika bisa, bagaimana strategi untuk memperkenalkan diri di antara sekian calon lain?

Peta politik sudah berubah semenjak adanya sosial media. Sejak era digital, perbedaan itu sangat luar biasa, terutama di sisi millenial. Orang-orang old-fashioned mungkin masih harus bertatap muka, memandang fisik, dan melihat statusnya sebagai anak siapa. Namun 33% sampai 40% sudah tidak berpandangan seperti itu. Ini adalah modal bagi partai-partai baru seperti kami untuk bisa berkenalan dengan mereka, dengan tetap menjaga amanah bila nanti kami terpilih. Menjaga amanah, itulah yang repot. Maka dari itu saya membuat sebuah aplikasi untuk mengawal. Warga sering mengeluh, para caleg ketika sudah mendapat suara dan terpilih, tidak pernah datang lagi. PSI membuat aplikasi, misal saya dapat suara banyak di sebuah TPS, dan warganya tidak saya kunjungi dalam rentang waktu 6 bulan sampai setahun, masalah krusial dan konflik-konflik warga saya tidak pernah bantu, warga bisa memberi penilaian lewat sistem rating seperti yang ada pada ojek online. Dan bila dalam rentang beberapa bulan saya mendapat banyak rating jelek, saya harus meminta maaf dan menepati apa pun janji saya kepada mereka. Hal itu menjaga kita untuk tetap bisa menanggung konsekuensi.

Kedua, ada aturan bahwa kita dilarang absen sampai dengan lebih dari 10% dari total sidang. Lebih dari itu, langsung kick. Lalu, apabila bertemu dengan warga harus disiarkan langsung atau direkam lalu diunggah. Berikutnya, mungkin ini hal yang agak baru, PSI akan merangkul kekuatan ekstra parlementer. Karena PSI anak bawangnya partai politik, jadi tidak mungkin kita dapat suara banyak. Tapi bila kita lolos di situ dengan 25 sampai 30 orang dari 570 orang misalnya, kita akan membuat “kerusakan besar” di situ. Kita akan membuat economic disruption dengan memanfaatkan kekuatan ekstra parlementer untuk mendukung kita. Katakanlah begini, kita mendukung RUU PKS dan partai lain tidak, mungkin kita kalah suara, tapi kita akan aksi setiap hari bersama koalisi perempuan dan Aliansi Laki-Laki Baru (Kelompok aktivis laki-laki yang membela kesetaraan gender dan perempuan), setiap hari kita aksi bila memungkinkan. Lalu kita kumpulkan lobi antar fraksi. Aliansi laki-laki baru itu banyak sekali di DPR, namun tidak pernah dijadikan satu. Jadi, selama ini seakan RUU PKS melulu perempuan yang memperjuangkan, padahal tidak. Laki-laki juga harus mendukung. Saya sangat ingin berada di barisan tersebut. Bukan cuma perempuan yang harus memikirkan nasib perempuan, laki juga wajib memikirkan hal tersebut. Maka dari itu caranya adalah lewat ekstra parlementer.

Kampanye Anda cukup vokal akan membela hak-hak wanita. Sayangnya, belakangan ini masih ada penegakan hukum seperti adanya RUU Kekerasan Seksual yang malah menyalahkan korban. Bagaimana Anda merespon isu ini?
Turns out Pak Jokowi berdiri sendiri, partainya tidak ada yang mendukung. Ya bagaimana orang pasti menuntut. Bagaimana orang tidak golput?
Jawabannya sama seperti jawaban saya sebelumnya, kekuatan ekstra parlementer itu harus masuk ke parlemen, harus diberi penjelasan. LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dan organisasi-organisasi lain, itu harus didengar semuanya. Seperti ini misalnya, ada yang menyanggah bahwa pelacuran atas pemaksaan itu harus dipidana, berarti bila pelacuran tanpa paksaan tidak dipidana? Ya tetap kena di KUHP. Pertanyaan-pertanyaan bodoh itu muncul dan kita harus melawan itu. Kalau kita melawan itu hanya dengan partai, dampaknya akan terbatas. Maka dari itu kami mengajak ekstra parlementer untuk meramaikan dan diseret ke ranah publik. Setelah itu, universitas juga akan kami ajak, akademisi juga kita ajak. Saya yakin kekuatan-kekuatan tersebut masih terkubur dan perlu ditarik. Kalaupun sudah ada, harus ada orang yang mengikhlaskan diri untuk menjadi jembatan untuk diinjak-injak. Dan saya harus mengikhlaskan diri saya menjadi jembatan untuk diinjak-injak mereka. Tidak akan ada kesempatan lain lagi selain hari ini.

Saya rasa, di PSI saya menemukan cukup banyak teman-teman yang sejenis dengan saya. Mereka tidak peduli dengan basis suara. Karena itu, pada saat PSI mengeluarkan iklan pro perkebunan sawit, saya protes keras menolak, meskipun saya satu partai. Saya tidak peduli dengan basis suara ke PSI, karena ini masalah kepercayaan yang harus saya pegang. Nah enaknya di PSI itu seperti itu. Pada saat itu, saya sudah siap dipecat, tapi ternyata tidak, masih terus disuruh lanjut. Sama juga seperti waktu soal golput. Partai lain mengejek orang-orang yang golput, saya tidak suka. Saya bicara ke PSI bahwa orang-orang yang golput adalah teman. Golput merupakan hak mereka. Sekarang gimana orang tidak jadi golput, DPR itu targetnya 50 RUU rampung, nyatanya hanya menyelesaikan 5. 94% orang yang gagal maju lagi sebagai caleg petahana. Dengan kekecewaan yang begitu besar, bagaimana orang mau memilih? Semua pasti memiliki harapan, Pak Jokowi akan menjadi “the next” Obama, yang mampu menyelesaikan masalah HAM dan segala macam. Turns out ternyata Pak Jokowi berdiri sendiri, partainya tidak ada yang mendukung. Ya bagaimana orang pasti menuntut. Bagaimana orang tidak golput? Harus didekati orang-orang yang golput ini agar mereka mau menerima pemikiran-pemikiran yang sinting ini.

PSI adalah salah satu partai yang sangat vokal akan dukungan terhadap presiden Jokowi, namun masih mempunyai keberanian untuk mengkritik beliau mengenai penyikapan yang tidak membela rakyat. Bagaimana sikap ini dapat dikembangkan lebih luas dalam pemerintahan?

Kami akan menjadi partner yang baik bagi Pak Jokowi, sekaligus pula vokal kepada kebijakannya. Saya pribadi juga keras ke permasalahan soal petani. Banyak sekali kebijakan pertanian yang saya tidak setuju. Lalu saya ke lapangan bertemu dengan warga, warga juga sama ternyata, ada beberapa program bagus dari Pak Jokowi ternyata di bawah tidak diawasi. Misalnya kartu Indonesia sehat, itu harus masuk ke penerimaan bantuan uluran, lalu diberi ke warga, ternyata itu tidak dilakukan, tidak mengajak RT dan RW. Padahal data paling mendasar ada pada RT, RW dan Posyandu. Itu dari Presiden lalu ke Menteri lalu ke Pemda lalu ke dinas. Dinas menunjuk orang yang kita tidak tahu siapa. Akhirnya banyak Kartu Indonesia Sehat yang meleset. Orang kaya malah dapat KIS, orang mampu dapat KIS. Akhirnya dananya meleset. Bila misal dana sosial ada 10 Triliun, dan kita meleset 10%, itu sama dengan 1 Triliun. Jumlah uang yang sangat besar sekali.

Ini terjadi karena minimnya pengawasan. Dari kota, provinsi sampai DPR, tidak ada yang mengawasi. Ini benar-benar busuk. Sebagai contoh, di Tangerang banyak ibu-ibu yang terkena “lintah darat”, dana untuk DPRD Kota Tangerang adalah 113 sampai 117 Miliar Rupiah, 67 Miliar sampai 69 Miliar diantaranya habis untuk kunjungan kerja. Itu berarti lebih dari 60% habis untuk kunjungan kerja yang bahkan kita tidak bisa track. Siapa berangkat ke mana? Hasilnya apa? Tidak ada. Sepertinya di PSI, saya yang memulai untuk menolak kunjungan keluar negeri. Karena untuk kunjungan keluar negeri dalam satu periode DPR bisa menghabiskan 1 Triliun. Pertahun bisa sampai 200 milyar sampai 300 milyar. Dan kita tidak tahu hasilnya apa, tujuannya apa. Ya mungkin dibikin-bikin agar bisa dapat uang atau dapat tambahan apa. Emang kita kalau mau studi banding tidak bisa memanggil kedubes negara yang bersangkutan disini?

Saya sampai ngomong saat Panji Pragiwaksono minta wawancara sama saya, “Oke, berangkatkan orang-orang di DPR untuk sebuah studi. Saya di sini hanya menggunakan internet. Mari kita lihat siapa yang hasil report-nya lebih bagus”. Misal saya mau mengkaji soal kebijakan cuti 6 bulan untuk ibu melahirkan dan berangkat ke negara-negara Skandinavia, kita keliling ke Finlandia, Swedia, Denmark, dan lain lain, bisa. Tapi lebih baik saya bertemu dengan kedubes mereka disini dan saya langsung tanya lalu saya catat. Hasilnya sama saja. Ke sana mau ngapain? Itu cari-cari alasan saja menurut saya. Sedih sekali.

Apa kabar anggota DPR yang hanya menyelesaikan 5 undang-undang dari target 50 undang-undang? Mereka justru yang harusnya pergi dari Indonesia.

Beberapa aktivis HAM, juga beberapa masyarakat yang memilih untuk Golput karena rasa kecewa terhadap kebijakan HAM kedua paslon yang masih minim. Sebagai seorang calon legislatif, apa posisi Anda terhadap isu ini? Di sisi lain, MUI baru-baru ini mengecap Golput sebagai hal yang haram, padahal sebenarnya masyarakat juga mempunyai hak untuk tidak menyuarakan pilihan mereka…

Suara saya sama dengan suara PSI, bahwa golput adalah hak, bisa digunakan, bisa juga tidak oleh masyarakat. Saya menolak perundungan kepada orang yang memilih untuk golput. Golput, bagi kami di PSI adalah cermin bahwa kita belum cukup baik bagi mereka, sampai mereka tidak suka. Justru itu saya jadikan modal. Saya berteman dengan banyak orang yang memilih untuk golput. Beberapa orang di antaranya merekomendasikan saya untuk dipilih. Presidennya mungkin mereka golput, tapi mereka akan tetap memilih saya.

Mungkin analoginya begini, saya punya anak, lalu saya larang berbagai macam hal. Kira-kira dia akan menuruti perkataan saya atau justru malah colongan melakukan hal yang saya larang? Sama konteksnya seperti ke orang-orang yang golput, mau bagaimana kita bilang bahwa golput haram, kita bilang pecundang, kita bilang tidak bermental nasional, atau bahkan sampai ada yang bilang lebih baik keluar dari NKRI. Apakah mereka akan memilih setelah itu? Tidak. Justru malah semakin teguh dengan pendiriannya. Kenapa sih kita tidak bisa merangkul mereka? Mereka tidak bawa senjata, senjatanya hanya jempol dan pena. Apakah kita tidak bisa merangkul mereka? Lalu setelah itu mengejek bahwa golput tidak bisa menentukan arah masa depan Indonesia dan segala macam, apa kabar anggota DPR yang hanya menyelesaikan 5 undang-undang dari target 50 undang-undang? Mereka justru yang harusnya pergi dari Indonesia.

Selain itu, Anda juga mendukung penyelesaian RUU Pekerja Rumah Tangga. Apa yang masih bisa dikembangkan oleh pemerintah untuk mendukung hak asasi para pekerja rumah tangga tersebut?
Majikannya pulang jam 10 atau 11 malam lalu minta dibuatkan mie instan, namun mereka subuh sudah harus bangun. Memang susah membuat mie instan sendiri? 
Yang pertama, status pekerja dulu. Bila mereka sudah memegang status sebagai pekerja, mereka akan terlindungi oleh undang-undang. Berikutnya, ada kasus sebagai contoh, Jadi PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang bekerja di apartemen, mereka tidak diperbolehkan masuk lewat lobby, mereka harus lewat lift khusus. Kalo lewat lobby dan lalu bertemu dengan majikannya, mereka didenda sampai dengan Rp 500,000. Itu menurut saya keterlaluan, salah mereka apa? Sama-sama manusia, mereka mau kerja, kok sampai harus dibedakan. Go-Jek pun sama ternyata, Go-Jek pun harus lepas jaket saat mengantar ke beberapa gedung. Salah mereka apa? Salah jaketnya apa? Mereka hanya mengantar paket. Kejadian-kejadian ini juga terjadi di sekolah. Ada beberapa sekolah yang sudah saya catat, di sana babysitter tidak diperbolehkan untuk duduk, yang boleh hanya majikan. Jadi pengasuh dan babysitter tidak boleh duduk. Padahal majikannya tidak pernah menjemput anaknya, ada tempat duduk masa orang tidak boleh duduk. Masalahnya di mana? Apakah itu tidak seperti segregasi modern? Sudah terjadi sekian lama dan kita hanya diam.

April tahun lalu saya sakit. Pada saat saya sakit, teman-teman dari JALA PRT dan organisasi Sapulidi datang ke rumah menjenguk saya. Lalu saya bertanya, “Benarkah, di RUU PRT, teman-teman minta gaji disamakan satu kali UMR?”. Tidak ternyata. Mereka bilang gaji adalah kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi sengaja ada yang membuat isu bahwa PRT minta digaji satu UMR. Ini membuat yang punya uang bergejolak. Menolak semua. Nah, dengan memiliki status pekerja, lalu terdata menjadi pekerja yang formal, kita bisa tahu misal berapa banyak PRT yang single mom, berapa PRT yang ditinggal suaminya, begitu pula anaknya harus mendapat Kartu Indonesia Pintar, orang tua mereka yang di kampung harus mendapat Kartu Indonesia Sehat. Jadi, kita bisa menghitung lagi dan jadi semakin tajam. Lalu, kita bisa belajar sedikit dari Hong Kong, nanti saat ekonomi kita meningkat, taraf hidup mereka juga ikut meningkat. Jangan kerjanya seperti budak terus menerus. Tidak ada jam kerja. Saya hanya ingin jam kerjanya jelas, Sabtu atau Minggu mereka libur. Sehari aja, Sabtu atau Minggu. Sekarang kan tidak ada. Majikannya pulang jam 10 atau 11 malam lalu minta dibuatkan mie instan namun mereka subuh sudah harus bangun. Memang susah membuat mie instan sendiri? Saya tidak tahan dengan yang begini.

Itu masih status pekerja, banyak juga kasus pelecehan seksual. Itu juga cukup mengerikan. Nanti akhirnya akan berkembang selain PRT, saya juga ingin ada terkait soal pekerja paruh waktu di ranah digital. Mereka juga sama, hak-haknya banyak yang tidak diakui. Lalu layanan-layanan lain yang ada di ojek online, seperti layanan pijat lalu layanan bersih-bersih rumah, itu juga rawan terjadi pelecehan. Karena apa? Saking takutnya mereka sama aturan perusahaan yang tidak jelas. Jadi misal, saya minta layanan pijat, tapi saya memesan layanan menggunakan telepon genggam istri saya. Lalu, istri saya sedang pergi. Datanglah pemijat perempuan, saya suruh memijat saya seorang laki-laki. Sehabis itu misal saya perkosa. Kalo dia menolak, saya beri dia bintang satu agar terkena suspend. Jahat sekali, mereka tidak bisa melawan, karena apabila melawan mereka tidak dapat uang dan bisa dipecat. Aturan seperti itu sangat tidak adil.

Untuk yang layanan bersih-bersih juga sama. Saya menemukan beberapa kasus. Mereka bersih-bersih seperti biasa, lalu, pemberi kerjanya mengaku kehilangan barang lalu menuduh si pekerja lalu memegang-megang si pekerja. Bila si pekerja menolak, diancam akan diberi bintang satu. Kita belum memiliki aturan perihal hal-hal tersebut. Tidak bisa melawan, mereka helpless. Yang saya temui rata-rata single mom semua. Saat bertemu, saya mencoba terlihat tegar, tapi pas pulang saya menangis. Mengapa tidak ada aturan? Dan tidak ada yang mau turun untuk melindungi para pekerja ini? Ini baru persoalan perempuan. Belum berbicara soal para pasien HIV, lalu teman-teman LGBT yang hak-hak hidupnya diambil, tidak bisa dapat akses sekolah, tidak bisa dapat akses kesehatan. Bila saya ngomong seperti ini saya pasti dicap pendukung LGBT. Padahal intinya bukan itu, yang menjadi sorotan saya adalah mereka harus tetap mendapatkan hak-hak mereka.

Negara ini berhutang banyak kepada perempuan.

Belakangan ini juga terdapat banyak obrolan mengenai “pertukaran” dalam rumah tangga. Ayah yang mengurus anak di rumah, dan ibu yang mencari nafkah. Hal ini pun telah disikapi oleh berbagai perusahaan yang implementasi kebijakan paternity leave. Menurut Anda, apakah kebijakan tersebut dibutuhkan untuk menormalisasi kesetaraan dalam rumah tangga?

Dibutuhkan. Karena seperti ini, menurut data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia itu sudah mendekati atau bahkan malah sudah diatas 55%. Di dunia itu 48% sampai 49%. Kita lebih progresif, dinilai dari jumlah perempuan yang masuk ke pasar kerja. Dengan ekonomi yang sedemikian besar, lalu dengan pertumbuhan ekonomi yang tiap tahunnya terus meningkat, berarti memang perempuan diajak masuk ke pasar kerja, benar bukan? Banyak perempuan-perempuan pintar dan lebih capable. Tapi masalahnya ada beberapa hal biologis yang hanya dialami perempuan, di antaranya, menstruasi, kehamilan, nifas, menyusui, keguguran. Hak-hak perempuan harus diberikan, mereka harus diberi privilege. Bukan karena atas dasar kasihan tapi karena negara yang membutuhkan. Esensi ini yang saya rasa tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Negara ini berhutang banyak kepada perempuan.

Berikutnya, perempuan di seluruh dunia gajinya lebih rendah 15% sampai 45% dari laki-laki. Padahal load kerjanya sama. Lebih miris lagi, perempuan lajang sampai umur 30-an atau 40-an biasanya akan dibebani pekerjaan yang lebih berat. Misal tugas keluar kota, dengan argumen bahwa perempuan lajang tidak punya beban dari suami atau anak. Lalu mereka yang menikah bisa menggunakan suami dan anaknya sebagai alasan untuk tidak masuk. Perempuan lajang tidak bisa memakai alasan yang sama, padahal mereka mungkin saja mengurus keponakan atau orang tua, namun tidak mendapat tunjangan. Itu yang menurut saya harus dipahami sejak awal.

Tidak ada salahnya menjadi “stay-at-home dad”, saya bilang seperti ini ke semua orang. Misal seorang suami gajinya 10 juta, istrinya 100 juta lalu istrinya disuruh diam di rumah saja lalu sang suami yang kerja. Hal seperti menurut saya sangat tidak rasional. Benar tidak? Ya kalau seperti itu, istrinya saja yang bekerja. Apa salahnya seorang suami mengurus anak? Tidak ada salahnya menjadi “stay-at-home dad”. Misal istri saya gajinya 200 juta. Lalu dia habiskan pendapatannya per bulan. Ya sudah saya yang mengurus ketiga anak.

Sekarang, semua disalahkan ke perempuan. Anak sekolah nilainya jelek salah perempuan, tidak naik kelas salah perempuan, anak mulai merokok salah perempuan, anak memakai narkoba salah perempuan, harga cabai naik malah ibu-ibu disuruh mengurangi gosip lalu menanam cabai sendiri. Suaminya tidak berguna sama sekali atau bagaimana ini kalau seperti ini? Terkadang saya juga sulit menjelaskan ini ke dunia yang penuh tekanan patriarki. Bahkan bila ayah saya masih hidup, saya pun pasti akan sulit untuk menjelaskan hal ini ke beliau. Untungnya saya punya kakak dan adik perempuan, jadi mereka bisa mengerti. Saya mulai mengajari anak saya yang laki-laki bahwa menggoda perempuan dengan bersiul itu adalah kriminal. Lalu saya ajarkan untuk selalu menjaga dan membela perempuan apabila mereka dilecehkan. Saya bilang apakah kita dikeroyok atau diejek oleh teman-teman nantinya, saya bilang ke anak saya bahwa dia harus selalu melindungi perempuan. Saya selalu mengingatkan kepada anak laki-laki saya bahwa kedua adiknya adalah perempuan. Saya bilang “Kalau kamu tidak melindungi teman perempuanmu, bisa jadi nanti adik kamu tidak dilindungi temannya.”.Sekarang yang menjadi masalah adalah common enemy-nya artifisial. 

Pasca Pemilu, bagaimana kira-kira kita bisa kembali bersatu sebagai negara?
Cina, komunis, kapitalis. Artifisial itu semua. Dibuat untuk menakut-nakuti.
Salah satu kultur masyarakat Indonesia adalah pemaaf. Buktinya saat Jokowi terpilih tahun 2014. Banyak yang bilang beliau hanya akan bertahan selama setahun atau dua tahun. Ini sudah 5 tahun ternyata. Safe and sound. Saya rasa kita akan menyatu lagi pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Common enemy kita banyak kok, cuma tidak pernah dimunculkan saja. Sekarang yang menjadi masalah adalah common enemy-nya artifisial. Cina, komunis, kapitalis. Artifisial itu semua. Dibuat untuk menakut-nakuti. Harusnya perhatian kita tertuju pada lanreform, pendidikan murah, masa depan bagi perempuan dan anak. Hal-hal seperti yang harus kita perhatikan. Apabila kita gagal membuat agenda dengan common enemy yang nyata, kita jadi terus menerus ditakut-takuti oleh isu-isu yang macam-macam ini. Tidak akan selesai.

Jika kalah nanti, apa yang akan terjadi dengan program-program Anda?

Pasti akan tetap saya perjuangkan dengan cara saya sendiri. Mungkin suara saya jadi tidak lantang karena saya berada di luar sistem. Tapi, sikap saya akan tetap sama, tidak akan ada yang berubah. Saya akan kembali ke kantor. Lalu bila ada agenda-agenda misal seperti Women’s March, saya selalu datang. Dan sepertinya, saya adalah satu-satunya perwakilan dunia usaha yang di setiap acara bicara tentang perempuan. Itu yang pasti akan tetap saya lakukan bila saya tidak terpilih.

Saya akan tetap mengurus bisnis sambil terus berjuang melalui hal-hal kecil. Mengumpulkan kekuatan ekstra parlementer, selain itu lobi antar fraksi juga penting. Di partai-partai yang terpilih, orang seperti saya itu banyak, hanya saja tidak pernah muncul. Seharusnya mereka dijadikan satu, diikat dalam suatu aliansi laki-laki baru atau fraksi peduli anti kekerasan. Laki-laki dan perempuan jadi satu. Jangan hanya eksklusif yang memperjuangkan hanya perempuan. Pasti akan berat. Sama seperti kami, bila kami memperjuangkan anti-poligami tapi yang memperjuangkan perempuan terus, pasti berat. Laki-laki juga harus turun tangan.

Words by Emma Primastiwi
https://www.whiteboardjournal.com/

Baca Artikel Lainnya

Leave a Comment